A. LATAR BELAKANG
Dalam era reformasi (dan situasi peluberan informasi global) maka masih diperlukan keberadaan kelompok informasi masyarakat. Kondisi sebagian masyarakat yang belum memiliki kemampuan memadai untuk menelaah muatan informasi, baik karena faktor sosial (edukatif), ekonomis maupun kultural.
Keterbatasan akses dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi (blank spot area) Kondisi geografis Indonesia yang tersebar dalam berbagai pulau, menyebabkan kendala kesenjangan informasi dikalangan masyarakat terpencil maupun di perbatasan.
Peran pemerintah di bidang informasi dan komunikasi dalam era Reformasi, Otonomi dan Desentralisasi yang semakin terbatas, sehingga menimbulkan kegamangan dalam diseminasi informasi; sementara masyarakat masih membutuhkannya, terutama didaerah terpencil, perbatasan dan kawasan perdesaan.Potensi sumberdaya informasi dalam masyarakat yang belum terolah dan termanfaatkan secara optimal. Perlu membangun kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan informasi.
B. PENGERTIAN
KIM yaitu Organisasi sosial yang bersifat wirausaha, bergerak dalam bidang pengelolaan informasi dan komunikasi yang tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat.
PEMBERDAYAAN yaitu Upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan KIM melalui berbagai jalur dari tingkat lokal, wilayah dan nasional. Aktivitas pengembangan masyarakat dalam berbagai jenis kegiatan atau sejenis. Kegiatan yang tumbuh, berkembang dan berasal dari, oleh dan untuk masyarakat. Mitra sejajar dalam kegiatan diseminasi informasi publik
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud
Wahana masyarakat untuk memperoleh, dan menyalurkan informasi
Sumber informasi yang terpercaya, aktual dan faktual bagi masyarakat
Tujuan
Memenuhi kebutuhan informasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan
Meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan masyarakat dan Meningkatkan kualitas SDM dalam mendukung keberhasilan pembangunan
D. METODA PENDEKATAN
a. Pengolahan informasi
Mendengarkan, memirsa, mendiskusikan Menganalisa, Menyebarkan informasi
b. Koordinasi kegiatan
Tim pembina kegiatan. Keterpaduan program antar wilayah, sektor dan tingkatan secara berjenjang Mekanisme dan prosedur pemberdayaan
c. Moda kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi:
Multi modal
Media massa (cetak, audio/audio visual dan elektronika)
Tatap muka
Media massa (cetak, audio/audio visual dan elektronika)
Tatap muka
Media tradisional/ konvensional
Media baru (internet, convergent media)
E. FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Iman dan taqwa
Kapasitas multipliying effect
Filtering skills ( factual, obyektif dan non partisan)
Aktivitas pemberdayaan lintas sektoral
Leadership dan managerial skill
Loyalitas dan berwibawa
Jujur dan bertanggungjawab
Relawan (gotong royong)
Motivator, mobilisator, dinamisator, fasilitator serta tutor (dan kontraktor).
F. PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN
Pendampingan terhadap kegiatan, bukan bersifat pengarahan
Semangat gotong royong dan rasa kebersamaan
Komunikasi timbal balik (dua arah, interaktif)
Kemandirian dan kewirausahaan
Unsur penunjang kegiatan usaha pemberdayaan (produksi, ekonomi, dst)
Tidak berdiri sendiri, kerjasama dengan kelompok lain
Menjembatani kegiatan kerjasama dalam masyarakat
Transparansi informasi
Kesejajaran
Akuntabilitas
Komitmen untuk melanjutkan reformasi
G. ELEMEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Organisasi
SDM
Pendanaan
Sarana dan prasarana
Stakeholder Pemerintah, swasta dan masyarakat
H. TEKNIK & METODA PEMBERDAYAAN
Studi banding
Workshop, temu wicara, sarasehan, lokakarya
Diseminasi informasi
Anjangsana
Diskusi, Dialog
Karyawisata
Pendidikan dan latihan
Management training
Advokasi (litigasi, paralegal)
Mediasi, konsultasi
I. TAHAP KEGIATAN PEMBERDAYAAN
Pendataan, Inventarisasi permasalahan
Penelusuran kebutuhan Information
Klasifikasi tahap pengembangan KIM
Implementasi Kegiatan pemberdayaan
Evaluasi dan monitoring
J. EVALUASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN
Monitoring
Perencanaan kegiatan
Mekanisme pemberdayaan KIM (kompetisi, pemberian penghargaan yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk KIM)
Pengembangan
K. PEMBANGUNAN KOMUNITAS
Semangat desentralisasi dan otonomi dalam mengatur pembangunan daerah, perlu keseimbangan dana dekonsentrasi
Kolaborasi dengan tingkat kabupaten, propinsi, nasional (penyertaan swasta dan LSM?)
Pengembangan jaringan kerjasama dengan pemerintah dan swasta serta pihak terkait (concerned)
Rancang bangun untuk dukungan kegiatan pembangunan (dana dst)
0 komentar:
Posting Komentar